3 Tantangan Kebijakan Menghadapi Pandemi

Pemerintah masih berjuang menangani dampak pandemi Covid-19. Tapi sayangnya kebijakan yang diterbitkan pemerintah secara umum belum mampu mendorong penanganan pandemi Covid-19 secara cepat dan tepat. Guru Besar FISIPOL, UGM Yogyakarta, Prof Wahyudi Kumorotomo, mengatakan awalnya pemerintah mengabaikan pandemi Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara.

Pandemi Covid-19 baru menjadi perhatian pada saat ditemukan ada kasus yang masuk ke Indonesia. Kemudian, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia, tapi kebijakan yang diterbitkan dinilai belum komprehensif.

Wahyudi mencatat sedikitnya ada 3 tantangan kebijakan dalam menghadapi Covid-19. Pertama, kebijakan yang tidak koheren dan strategi besar yang direncanakan saling bertentangan. Akibatnya, Indonesia lamban dalam menghadapi pandemi Covid-19. Misalnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kemudian berubah menjadi kebijakan new normal dengan menekankan pada protokol kesehatan. PSBB dilaksanakan secara regional, dan ada juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Kebijakan penanganan Covid-19 tidak dilakukan secara koheren,” kata Wahyudi dalam webinar bertema Law, Human Rights and Development yang diselenggarakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Senin (3/5/2021). (Baca Juga: 4 Catatan Menkopolhukam Soal Penataan Hukum dan HAM)

Kedua, alih-alih menerbitkan kebijakan yang berpijak pada penelitian ilmiah, Wahyudi mengatakan pemerintah malah cenderung mengeluarkan kebijakan yang bersifat populis dan tidak ilmiah. Kebijakan yang diterbitkan seharusnya berbasis bukti dan ilmiah atau disebut evidence base policy.

Ketiga, pandemi Covid-19 mendorong peningkatan pemanfaatan ekonomi digital. Periode April 2020-Maret 2021, jumlah digital ekonomi di Indonesia meningkat 11 persen. Tapi sayangnya belum ada kebijakan komprehensif yang mengatur tentang ekonomi digital ini.

Wahyudi menghitung setidaknya ada 2 tantangan terkait kebijakan di sektor ekonomi digital. Pertama, perlu modernisasi sistem hukum perpajakan dan hukum e-commerce. Kedua, memastikan inklusivitas dan melindungi rakyat biasa. Misalnya, status hubungan industrial antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi digital dengan pengemudinya bersifat kemitraan.

__Posted on
__Categories
Hukum, HukumOnline