7 Rekomendasi Upaya Perbaikan Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan

Beragam kasus kejahatan di bidang perburuhan berada pada titik kulminasi tertinggi. Bahkan terjadi ketidakpastian proses penyelesaikan permasalahan perburuhan. Hal ini berdasarkan temuan penanganan perkara pidana perburuhan di kepolisian. Demikian disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bidang Pemantauan/Penyelidikan, Choirul Anam.

“Temuan-temuan yang dituangkan dalam kertas kebijakan ini sangat menunjukkan kasus-kasus kejahatan perburuhan berada pada titik kulminasi tertinggi, serta terjadi ketidakpastian proses penyelesaian masalah perburuhan,” ujarnya dalam audiensi dengan sejumlah pemangku kepentingan, belum lama ini.

Dia mengatakan pihaknya mendukung pembentukan unit khusus yang menangani pidana ketenagakerjaan di kepolisian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Hasil penelitian itu menjadi pintu masuk mendorong terbentuknya Sub Direktorat Khusus (Ditsus) Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian.

Menurutnya, rekomendasi hasil penelitian yang diterbitkan LBH Jakarta amat strategis. Dia berkomitmen bakal menggelar diskusi publik terkait hasil penelitian antara LBH Jakarta dan lainnya, jaringan buruh, serta mengundang Kapolri dan Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan. Selain itu, memperkuat penyelesaian pelanggaran hak normatif buruh di internal Komnas HAM dengan menggunakan kewenangan pemantauan dan penyelidikan untuk memastikan mesin-mesin penegakan hukum berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Komnas HAM bakal berkoordinasi dengan pihak Polri, DPR, serta Kementerian/Lembaga lain yang berkaitan dengan pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian. Chairul Anam yakin dengan adanyan unit khusus di tubuh dalam penanganan pidana ketenagakerjaan, penyelesaian bakal lebih cepat.

Sementara Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum dalam paparannya berpandangan kasus kejahatan perburuhan dalam titik tertinggi. Setidaknya terdapat 11 penyebab. Pertama, ketiadaan Subdit Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian. Akibatnya, perkara perburuhan masih ditangani Subdit yang bersifat campuran yakni Subdit Sumber Daya Lingkungan Hidup (Sumdaling) dan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter).

Kedua, desk tenaga kerja hanya menjadi ruang konseling/konsultasi hukum. Menurutnya, seringkali laporan buruh ditolak saat konsultasi berdasar alasan subjektif aparat kepolisian. Malahan, desk tersebut masih membebankan pencarian alat bukti kepada pelapor yang jelas menyalahi KUHAP. Ketiga, desk tenaga kerja lahir tanpa dasar hukum. Sementara desk ini pun mengubah mekanisme pelaporan dengan mewajibkan buruh melewati proses konsultasi terlebih dahulu di desk tenaga kerja sebelum laporan diterima.

__Posted on
__Categories
Hukum, HukumOnline