Alasan Peradi Belum Berikan Bantuan Hukum untuk Munarman

Penangkapan mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman, mendapat sorotan berbagai pihak. Munarman ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di kawasan Tangerang Selatan. Penangkapan ini terkait kasus baiat di 3 kota yakni Jakarta, Makassar, dan Medan. Dari penelusuran Hukumonline, ternyata Munarman tercatat sebagai advokat anggota Peradi DPC Jakarta Pusat dengan nomor Induk keanggotaan 96.10620.

Meski berprofesi sebagai advokat, Munarman pun berhak mendapat bantuan hukum dari Peradi sebagai organisasi advokat tempatnya bernaung. Ketua Harian merangkap Wakil Ketua Umum DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono, mengatakan sampai saat ini belum ada permohonan dari Munarman untuk meminta bantuan hukum kepada DPN Peradi.

“Bantuan hukum diberikan mengacu Kode Etik Peradi yakni adanya permintaan dari yang bersangkutan kepada teman sejawat,” kata R Dwiyanto saat dihubungi Hukumonline, Jum’at (30/4/2021).  

Dwiyanto melihat kasus yang dialami Munarman tidak terkait dengan profesinya sebagai advokat, tapi sebagai individu yang berhadapan dengan hukum. Tapi, dalam Kode Etik Peradi intinya organisasi bisa memberi bantuan hukum kepada teman sejawat. Permohonan bantuan hukum ini bisa dilayangkan ke DPN Peradi atau bisa juga secara pribadi kepada sesama rekan advokat

“Permohonan itu bisa juga ditolak, makanya alasannya harus kuat dan benar. Persoalan penolakan ini bisa juga dibawa ke ranah kode etik,” kata dia.

Untuk bantuan hukum bagi anggota Peradi yang menjalankan profesi sebagai advokat, Dwiyanto mengatakan pembelaan yang dilakukan masuk kategori pembelaan profesi. “Misalnya ketika menjalankan profesi sebagai advokat dihalang-halangi, kemudian ditangkap karena membela kliennya, maka bantuan hukum yang diberikan dalam rangka pembelaan profesi,” katanya. (Baca Juga: Alasan Munarman Bakal Tempuh Upaya Praperadilan)

Tersangka sebelum ditangkap

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekum FPI telah dilakukan sejak 20 April 2021. “Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021,” kata Ramadhan, dikonfirmasi, Rabu (29/4/2021) malam seperti dikutip Antara.

__Posted on
__Categories
Hukum, HukumOnline