Gubernur Riau “kandangkan” mobil dinas antisipasi digunakan mudik

 Pekanbaru (ANTARA) – Gubernur Riau Syamsuar mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di pemerintahannya agar seluruh mobil dinas dikumpulkan di instansi masing-masing paling lambat Rabu (5/5) guna mengantisipasi digunakan untuk bepergian ke luar daerah atau mudik.

“Jadi paling lambat kendaraan harus dikumpul Rabu sore. Itu koordinatornya BPKAD Riau,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy, di Pekanbaru melalui pernyataannya.

Baca juga: Zona merah COVID-19 di Riau terus bertambah

Baca juga: Riau siapkan Dumai untuk lokasi pemulangan PMI dari Malaysia

Masrul mengatakan, pengumpulan kendaraan dinas pejabat Pemprov Riau ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik saat libur lebaran bagi ASN di masa pandemi COVID-19.

“Intinya ada perintah pengumpulan mobil dinas mulai 5-17 Mei 2021 karena ini berkaitan dengan adanya kebijakan larangan mudik. Dengan begitu kita lebih bisa mengontrol aparatur kita dengan mengumpulkan sementara mobil yang dipakai pejabat ke pengelola barang atau aset,” terangnya.

Setelah dikumpulkan di masing-masing kantor dinas, badan dan biro, kunci kendaraan dinas maupun operasional itu diserahkan BPKAD Provinsi Riau dan akan ada petugas yang memeriksanya.

“Apabila ada selisih antara jumlah kendaraan dinas yang tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang), dengan jumlah kendaraan dinas yang terkumpul, maka Kepala OPD harus bisa menjelaskannya. Misalnya kendaraan operasional digunakan untuk apa atau alasan lainnya,” ujarnya.

Namun demikian, dari Surat Perintah Gubernur Riau tersebut ada pengecualian kendaraan yang tidak dikumpulkan untuk kepentingan kedinasan, seperti kendaraan dinas Sekda, para Asisten, dan Staf Ahli di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, termasuk kendaraan dinas Kepala OPD.

Selanjutnya ada kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional seperti di Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Perhubungan, Satpol Pamong Praja, dan sejenisnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

Baca juga: Indonesia siapkan strategi pemulangan 40.000 PMI dari Malaysia

Baca juga: Riau siapkan tempat karantina bagi warga yang nekad mudik Lebaran

Baca juga: Riau larang mudik dalam wilayah akibat lonjakan kasus COVID-19

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

__Posted on
__Categories
Antara News, Hukum