Kebijakan Silih Berganti, Jangan Sampai Oknum Lingkaran Jokowi Manfaatkan Covid-19 Untuk Perluas Bisnisnya


Pemerintah Joko Widodo juga diminta tidak memberikan kesempatan bagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan memanfaatkan momen kesulitan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh Constutional Lawyer, Viktor Santoso Tandiasa di acara Tanya Jawa Cak Ulung bertajuk “Pembangkangan PPKM” yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).


Dalam acara ini, Viktor menyampaikan pandangannya terkait penanganan pandemi yang tidak dipegang oleh menteri-menteri yang berkompeten di bidangnya.

“Misalnya Menteri Kesehatan dan Satgas Covid semakin tenggelam suaranya, sementara yang paling sering bersuara adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi,” ujar Viktor.

Hal itu kata Viktor, menjadi di saat kondisi seperti ini, pemerintah harusnya mengatasi persoalan pandemi.

“Ini sekarang persoalannya, kebijakan untuk menangani kedaruratan kesehatan atau bicara tentang investasi atau bisnis? Ini kemudian akhirnya berpengaruh kepada penanganan,” kata Viktor.

Viktor pun menyoroti kebijakan rezim Jokowi dalam penanganan pandemi dengan berbagai nama yang silih berganti. Mulai dari PSBB, PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga PPKM level 4.

“Jangan-jangan nanti ada level pedes, level pedas gila, jadinya kaya seblak akhirnya makanan itu. Kebijakan-kebijakan ini yang kemudian terlihat mana kemudian semakin mengenyampingkan tanggung jawab negara dan terlihat tidak untuk menyelesaikan akhirnya untuk menyelesaikan pandemi,” jelas Viktor.

Padahal kata Viktor, di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni Karantina Wilayah atau lockdown.

“Padahal kalau kita lihat dari anggaran yang begitu besar di kucurkan, saya berfikir kalau itu kemudian dimaksimalkan untuk karantina wilayah selama 2 Minggu, mungkin itu cukup. Dan itu bisa langsung menyelesaikan adanya penyebaran-penyebaran virus,” terang Viktor.

Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah menjadi fokus membuat kebijakan soal vaksin hingga oksigen.

“Sehingga anggaran itu tersebar ke berbagai macam sektor dan tidak fokus kepada bagaimana sih menghentikan pandemi ini. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian saya melihat, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam lingkaran kekuasaan untuk kemudian memperluas bisnisnya,” tutur Viktor.

Karena pandangan Viktor, selama pandemi terdapat sektor-sektor usaha yang tidak mati, yakni sektor medis.

“Baik itu vitamin, obat dan lain-lain itu semua malah semakin meningkat. Ini yang saya lihat apakah memang plan dari pemerintah ini untuk menyelesaikan pandemi ini kemudian menjadi tidak fokus untuk kemudian menyelesaikan pandeminya karena ada hal-hal seperti itu,” pungkasnya.

__Posted on
__Categories
Nasional