Komnas HAM Kecam Dugaan Salah Tangkap Aktivis HMI, Cederai Semangat Polri Presisi

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta Kapolda Kalimantan Selatan mengusut dugaan kasus salah tangkap dan tindakan kekerasan yang dialami aktivis mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ). Komnas HAM juga meminta Kapolda menindak tegas anggotanya yang terbukti bersalah.

“Meminta Kapolda Kalimantan Selatan untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan serta menindak tegas anggotanya yang terbukti bersalah,” ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM,Hairansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (15/09/2021).

Hairasnyah menilai dugaan salah tangkap tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Oleh sebabnya, lanjut Hairasnyah, Komnas HAM juga mengecam tindakan tersebut.

Baca juga: Masih PPKM Nekat Gelar Aksi, Belasan Aktivis HMI Dapat Ganjaran Ini dari Polisi

“Mengecam dugaan salah tangkap dan tindak kekerasan dimaksud karena bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” lanjut Hairansyah.

Hairansyah mengingatkan tindakan kepolisian tersebut mencederai semangat Polri Presisi , sebagaimana program yang diusung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo begitu memegang jabatan.

“Tindakan tersebut juga telah mencederai tekad Polri untuk menjadi Polri yang “Presisi”, yaitu Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan,” lanjut Hairansyah.

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hairansyah menganggap tindakan tersebut juga melanggar Pasal 10 dan 11 Perkapolri 8/2009. Sebagaimana diketahui pada Pasal 10 mengatur tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca juga: HUT Polwan ke-73, Ketua KPK: Momentum Akselerasi Transformasi Polri Presisi

__Posted on
__Categories
SindoNews, Umum