Menaker Ingatkan Sanksi bagi Pelanggar Ketentuan THR

Pemerintah terus mendorong kalangan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan secara penuh dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan yakni menerbitkan Surat Edaran (SE) No.M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

SE Menaker itu intinya mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk memastikan pembayaran THR oleh pengusaha kepada buruh dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Bagi perusahaan yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 harus membuktikannya lewat laporan keuangan perusahaan secara transparan, kemudian menjalin dialog dengan buruh mengenai kesepakatan pembayaran THR maksimal dibayar H-1 sebelum lebaran.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan SE ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian, mengingat pemerintah telah banyak memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha. Sebelum diterbitkan pemerintah telah membahasnya bersama lembaga kerja sama tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Ida mengatakan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, paling lambat H-7 harus menyampaikan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Kemudian dilakukan dialog antara pengusaha dan buruh untuk menyepakati pembayaran THR yang pembayarannya maksimal harus dilakukan H-1 sebelum lebaran.

“Kami beri kelonggaran sampai H-1, besaran THR harus sesuai ketentuan,” kata Ida Fauziyah dalam diskusi secara daring bertema “THR Dorong Konsumsi,” Senin (26/4/2021) kemarin. (Baca Juga: 3 Status Buruh yang Berhak Menerima THR)

Dia menerangkan SE tahun 2021 ini berbeda dengan SE tahun 2020 dimana pengusaha yang terdampak Covid-19 bisa membayar THR dengan cara dicicil sampai akhir tahun 2020. Tentunya perusahaan yang terdampak Covid-19 itu harus menunjukkan laporan keuangan internal secara transparan, dan melakukan dialog bipartit dengan buruh mengenai pembayaran THR.

Dalam pengawasan pembayaran THR tahun ini pemerintah melibatkan kalangan serikat buruh dan organisasi pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Posko THR di 34 provinsi untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi dan melaporkan persoalan terkait pembayaran THR.

__Posted on
__Categories
Hukum, HukumOnline