MPR : Tingkatkan Kemampuan Atasi Berita Hoaks

Pemerintah dan lembaga terkait perlu tingkatkan keamanan dan batasi penyebaran hoaks

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pimpinan MPR RI, Bambang Soesatyo memberikan respons atas sejumlah isu aktual yang terjadi ditanah air. Berikut penjelasannya. 

1. Hingga November tahun 2020 jumlah hoaks yang beredar mengalami peningkatan dari waktu sebelumnya, yakni sudah hampir mencapai 2.024 hoaks yang beredar di masyarakat, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM dibidang IT agar dapat mengcounter berita hoaks serta mengevaluasi tiga momentum besar pada tahun 2020 yakni pandemi Covid-19, situasi politik terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Pilkada Serentak 2020, dikarenakan sebagian besar hoaks yang beredar berkaitan dengan tiga momentum besar tersebut.

B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo, bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Kepolisian, BSSN, media-media dan juga aplikasi media sosial, untuk berupaya meningkatkan keamanan dan membatasi penyebaran konten atau informasi hoaks di masyarakat.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, untuk meminta pihak kepolisian  menginvestigasi penyebar hoaks dan memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

D.   Mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama memberantas hoaks dan pemerintah melakukan upaya untuk menyadarkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif hoaks bagi kehidupan sehari-hari.

2. Vaksin covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan tersedia untuk masyarakat, sementara wabah covid-19 masih terus meningkat, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, untuk memberikan kepastian tentang vaksin covid-19 yang masih dalam tahap uji klinis untuk digunakan kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan opini yang negatif. Serta pemerintah mensosialisasikan kepada rumah sakit, puskesmas, dan tempat pelayanan masyarakat terkait bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai covid-19, protokol kesehatan, dan manfaat vaksin covid-19, sehingga simulasi pemberian vaksin covid-19 dapat dilakukan kepada masyarakat sembari menunggu hadirnya vaksin covid-19.

B. Mengingatkan kepada masyarakat bahwa vaksin tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pandemi covid-19, dikarenakan vaksin hanya berperan sebagai pencegah dari paparan virus corona.

C. Mendorong pemerintah terus mengupdate perkembangan pembuatan vaksin covid-19 yang akan didistribusikan dan diberikan kepada masyarakat Indonesia, serta memberikan gambaran road map atau skala prioritas pemberian vaksin covid-19 kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami kapan dan bagaimana dirinya akan mendapatkan vaksin covid-19.

D. Mendorong pemerintah untuk menjelaskan dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan momentum vaksinasi covid-19 ini untuk keuntungan pribadi semata, dan menyarankan agar pemberian vaksin ini dapat diberikan secara gratis atau biaya yang sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19 di Tanah Air masih belum memenuhi standar dunia. Mengingat, Organisasi Kesehatan Dunia/WeHO mematok standar pemeriksaan ideal, yakni 1 tes per 1000 populasi per pekan. Sehingga, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, angka tes ideal di Indonesia adalah 267 ribu pemeriksaan per pekan, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 dapat memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO), serta mengevaluasi keseluruhan kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19 di setiap daerah di Indonesia, sehingga dapat diketahui daerah-daerah mana saja yang memerlukan peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19.

B. Mendorong pemda menambah jumlah mobil laboratorium yang dapat membantu memeriksa spesimen dengan motode polymerase chain reaction (PCR) disamping menambah petugas laboratorium atau shift, khususnya saat tanggal merah atau hari libur diiringi dengan pemberian insentif bagi para petugas, sebagai salah satu upaya pemerintah mengapresiasi pengorbanan yang dilakukan oleh para petugas.

C. Mendorong pemerintah terus memasifkan pelacakan kontak, mengagresifkan uji spesimen dan mengoptimalkan peran laboratorium yang ada di seluruh Indonesia untuk pengujian sampel, sehingga kapasitas pemeriksaan spesimen di Indonesia mampu memenuhi standar WHO, juga diharapkan dengan semakin banyaknya kasus yang tertangani, maka dapat segera memutus rantai penyebaran Covid-19.

D. Mengajak masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam upaya pemutusan rantai penularan Covid-19 dengan kesadaran tinggi untuk memeriksakan diri melakukan tes Covid-19, khususnya bagi orang yang bergejala atau pernah berkontak erat dengan kasus positif Covid-19, mengingat banyaknya masyarakat yang masih menghindari pemeriksaan. Maka untuk itu meminta peran serta masyarakat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, dengan memaksimalkan penggunaan laboratorium atau uji spesimen Covid-19.

__Posted on
__Categories
Republika, Umum