Pemerintah Bahas Penggunaan GeNose di Luar Transportasi

Saat ini, penerapan GeNose baru dilakukan di moda transportasi kereta api dan bus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah saat ini mulai membahas penerapan GeNose sebagai alat screening Covid-19 di luar sektor transportasi. Saat ini, penerapan GeNose baru dilakukan di moda transportasi kereta api dan bus untuk pilihan penumpang dalam memenuhi syarat perjalanan. 

“Nanti akan kita upayakan tidak hanya untuk kepentingan perjalanan tapi juga untuk kepentingan yang lain,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi video, Selasa (23/2). 

Dia menuturkan, setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bisang Kemaritiman dan Investasi juga membahas produksi alat Genose secara massal. Hal tersebut dibutuhkan jika penggunaan Genose akan diterapkan secara luas. “Kita bicara bagaimana bisa diproduksi lebih masif disamping terus dilakukan penyempurnaan sehingga penggunaan GeNose bisa lebih masif digunakan di semua tempat,” jelas Muhadjir. 

Muhadjir mengatakan, para peneliti GeNose akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap alat tersebut. Dia mengharapkan, untuk selanjutnya GeNose akan memiliki kualitas yang akan semakin membaik. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerapan GeNose sebagai alat screening penumpang transportasi tidak akan hanya dilakukan di stasiun kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan GeNose segera diterapkan dalam operasional moda transportasi udara dan laut. 

“Animo masyarakat sangat bagus sekali bahkan saat ini teman-teman dari sektor udara inginkan penggunaan GeNose,” kata Budi. 

Rencananya, penggunaan alat deteksi GeNose akan diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok pada akhir pekan ini. Hanya saja, penerapan GeNose untuk transportasi laut sama seperti darat, dilakukan secara acak atau random. 

Sementara itu, untuk sektor moda transportasi udara, rencananya penerapan GeNose akan diterapkan pada 1 April 2021. “Ini karena ada beberapa hal yang harus dibahas lebih lanjut secara teknis operasionalnya,” tutur Budi. 

__Posted on
__Categories
Republika, Umum