Pengelolaan Perbatasan Negara Fokus ke Kesejahteraan

PENGELOLAAN kawasan perbatasan negara mulai difokuskan untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Joko Widodo, melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021, memerintahkan percepatan pembangunan ekonomi di tiga perbatasan yakni Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (NTT), dan Skouw (Papua) yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Ketika periode pertama Presiden berfokus pada upaya penguatan batas wilayah negara termasuk penegakan hukum dengan kehadiran pelayanan lintas batas negara berupa pos lintas batas dan pos pengamanan perbatasan. Ini saatnya beliau memberi perhatian lebih besar kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Robert Simbolon dalam rapat koordinasi di Kabupaten Sambas, Rabu (7/4).

Baca juga: BNPB Imbau Warga Gelar Siskamling Saat Curah Hujan Tinggi

Robert mengatakan tujuan dari Inpres itu untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara. Kemudian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan menyerap tenaga kerja terutama warga lokal dan yang terdampak pandemi covid-19.

Pembangunan PLBN Aruk di Sambas sudah diresmikan Presiden pada 2017 lalu. Untuk pengembangan ekonomi di kawasan itu, Presiden menginstruksikan kementerian-kementerian menggarap 21 program. Program utama ialah pembangunan sentra-sentra pengolahan komoditas lada, kelapa, padi, dan jeruk agar diekspor dengan nilai tambah.

“Sambas ini adalah gudang dari produk pertanian. Selama ini, masyarakat kita mengirim atau menjual hasil pertanian sebelum diolah. Kita ingin hasil-hasil pertanian dijual setelah terlebih dahulu diberi nilai tambah, diolah dulu,” imbuh Robert.

Robert mengatakan, sesuai Inpres, program pembangunan itu dimandatkan selesai kurun waktu dua tahun. Dia menegaskan meski ada pandemi covid-19, target percepatan pembangunan kawasan perbatasan itu tetap sesuai rencana.

“Bapak Mendagri, selaku Kepala BNPP, sejak awal, langsung merespons perintah Bapak Presiden dengan meminta semua menteri untuk memanfaatkan momentum refocussing. Di triwulan pertama kemarin, APBN dan APBD kita dilakukan refocussing dan semua mengikuti irama bahwa refocussing sekaligus momentum untuk menjadikan kegiatan di Inpres ini sebagai prioritas,” kata dia.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengapresiasi intervensi pemerintah pusat yang akan membangun secara besar-besaran dalam dua tahun ke depan di Sambas. Dia meyakini pembangunan sentra-sentra ekonomi di wilayah perbatasan akan berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

“Ini sesungguhnya adalah cita-cita masyarakat perbatasan puluhan tahun yang lalu. Seharusnya puluhan tahun yang telah dilakukan hal semacam ini. Saat ini karena lock down dari sebelah (Malaysia) maka aktivitas apapun tidak bisa dilakukan, kemudian berdampak kepada ekonomi,” kata dia.

Adapun rencana yang akan dieksekusi di kawasan perbatasan Aruk antara lain program Kementerian Pertanian meliputi pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan teknologi buah berjenjang sepanjang tahun (bujangseta).

Kemudian, pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida, pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk beras premium, dan pengembangan kawasan sentra produksi kelapa.

Dari Kementerian Perindustrian yaitu pengembangan area sentra industri lada, pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor, pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk, pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas beras, dan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS).

Selain itu, program Kementerian PU-Pera akan membangun jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat yaitu Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era–batas Kalimantan Timur. Lalu, pembangunan jalan nasional di Sambas, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan peningkatan jalan Teluk Atong Kecamatan Paloh.

Kementerian Perdagangan ditugasi membangun atau merevitalisasi pasar rakyat dan membagun gudang atau depo non-sistem resi gudang (SRG). Kementerian ESDM akan mengembangkan jaringan distribusi listrik dan SPBU. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan meningkatkan jalan perbatasan Desa Temajuk.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugasi meningkatkan kapasitas jaringan seluler dan internet sedangkan Kementerian Perhubungan mengembangkan terminal barang dan penumpang. (OL-1)

__Posted on
__Categories
MediaIndonesia, Umum