Tersangka suap pajak Alfred Simanjuntak segera disidangkan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tersangka Alfred Simanjuntak (AS) dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke penuntutan agar segera disidangkan.

Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP atau saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II.

“Hari ini, tim penyidik dengan tersangka AS melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada tim jaksa karena tim jaksa berpendapat bahwa seluruh isi berkas perkara telah lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tersangka Alfred, kata dia, masih ditahan sebagaimana kewenangan penahanan oleh tim jaksa untuk waktu 20 hari di Rutan Polres Jakarta Timur, terhitung mulai 14 Januari sampai dengan 2 Februari 2022.

Baca juga: Mantan pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani segera disidang

“Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor akan segera dilaksanakan oleh tim jaksa. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat,” ucap Ali.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan salah satu tugas tersangka Alfred adalah memeriksa perhitungan perpajakan atas perintah dari Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani selaku atasan dari tersangka Alfred. Saat itu, Alfred ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP untuk memeriksa beberapa wajib pajak.

Wajib pajak tersebut, yaitu PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia (BPI) Tbk untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Baca juga: KPK perpanjang masa penahanan tersangka kasus pajak Dadan Ramdani

Sebelumnya, KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (APA), Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Wawan Ridwan (WR).

Selanjutnya, tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Maghribi (AIM), dan Agus Susetyo (AS) serta Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa wajib pajak.

Selama proses pemeriksaan berlangsung diduga banyak arahan dan atensi khusus dari Angin dan Dadan bagi tersangka Alfred bersama tim agar untuk tiga wajib pajak dilakukan perhitungan pajak sesuai dengan keinginan dari para wajib pajak tersebut.

KPK menyebut sebagai bentuk kesepakatan untuk memenuhi keinginan para wajib pajak maka setiap wajib pajak diminta menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar proses perhitungan pajak dan nilai pajaknya dimodifikasi lebih rendah dari total keharusan kewajiban nilai pembayaran pajaknya.

Baca juga: KPK panggil 16 saksi kasus suap pemeriksaan pajak

Penerimaan dari tiga wajib pajak yang diterima tersangka Alfred bersama tim yang selanjutnya diserahkan lagi untuk Angin dan Dadan, yaitu sekitar Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15 miliar diserahkan oleh dua konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT GMP.

Kedua, sekitar pertengahan tahun 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp25 miliar.

Ketiga, sekitar Juli-September 2019 sebesar total 3 juta dolar Singapura diserahkan oleh Agus Susetyo selaku konsultan pajak sebagai perwakilan PT JB.

Dari seluruh uang yang diduga diterima Alfred bersama tim, KPK menduga Alfred memperoleh sekitar sejumlah 625 ribu dolar Singapura.

Alfred disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

__Posted on
__Categories
Antara News, Hukum